Stop Baper, Pejabat ke Luar Negeri Itu Bukan Jalan-Jalan!

Jakarta - Mari kita berhenti pura-pura kaget. Setiap kali ada kabar pejabat atau ASN ke luar negeri, publik langsung heboh: “Pakai duit siapa?” “Buat apa ke luar negeri?” “Ini pasti modus jalan-jalan atau healing tipis-tipis.” Kritik ini sah-sah saja, tapi kalau kita jujur, cara pandang itu sering terlalu simplistis.

1. Negara Butuh Wajah Resmi di Luar Negeri
Dunia tidak berhenti di Jakarta atau kampung halaman kita. Investasi, kerjasama dagang, dan diplomasi daerah membutuhkan kehadiran fisik. Investor asing tidak mungkin percaya hanya lewat Zoom meeting. Kepala daerah atau pejabat ASN harus muncul langsung, menyampaikan potensi daerah, dan membuka pintu kerjasama. Kalau tidak, jangan heran kalau investasi malah lari ke negara tetangga.

2. Pengawasan dan Syaratnya Sudah Jelas
Ini bukan tiket gratisan. Tito Karnavian menekankan: hanya untuk urusan dinas atau berobat. Kalau daerah sedang rawan, izin ditahan. Kalau tujuannya tidak jelas, izin ditolak. Artinya, ada filter agar perjalanan ke luar negeri tidak asal-asalan. Jadi, narasi “semua bebas jalan-jalan” itu kurang tepat.

3. Publik Punya Hak Curiga, tapi Mari Realistis
Iya, wajar publik skeptis—karena sejarah panjang penyalahgunaan perjalanan dinas. Tapi mari kita juga realistis: tidak semua kunjungan ke luar negeri berarti buang-buang uang. Banyak daerah yang justru sukses menggandeng investor, pariwisata melonjak, hingga membuka peluang ekspor setelah pejabatnya proaktif keluar negeri. Jadi, manfaatnya nyata kalau eksekusinya tepat.

4. Healing? Korupsi Tipis-Tipis? Jangan Samakan Semua!
Memang ada pejabat yang dulu menjadikan perjalanan dinas sebagai ajang plesiran. Itu fakta. Tapi apakah semua harus dicap sama? Tidak adil. Justru dengan aturan baru ini, izin lebih ketat, tujuan harus jelas, dan daerah kondusif dulu baru boleh. Artinya, pemerintah belajar dari kesalahan masa lalu.

5. Kalau Hanya Marah-Marah, Daerah Kita Bisa Tertinggal
Kalau kita menolak semua perjalanan luar negeri dengan alasan takut “pelesiran”, daerah kita akan ketinggalan. Sementara negara lain agresif promosi, kita malah sibuk curiga. Pada akhirnya, yang rugi bukan ASN atau pejabat itu—tapi rakyat di daerah yang kehilangan peluang kerja dan investasi.

Boleh skeptis, boleh mengkritik. Tapi jangan sampai kebijakan yang sebenarnya membuka peluang untuk daerah malah digilas oleh prasangka. Ini bukan soal jalan-jalan. Ini soal tanggung jawab negara untuk memastikan daerahnya dikenal, dilirik, dan dipercaya dunia.